Presiden Prabowo Subianto meminta PT PLN (Persero) mempercepat transformasi perusahaan, termasuk membenahi model bisnis dan meningkatkan efisiensi. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026, Prabowo juga mengarahkan percepatan penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Arahan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar. Pemerintah meminta rancangan transformasi segera disusun dan dipaparkan kepada Presiden.
Rosan menyebut pembenahan ditujukan agar PLN menjadi lebih baik, cepat, dan tanggap. Ia mengatakan, penggunaan panel surya juga perlu dipercepat, meski rincian tahapan maupun jadwal pencapaian kapasitas 100 GW belum disampaikan dalam keterangan tersebut.
Model bisnis PLN menjadi perhatian utama
Menurut Rosan, Prabowo secara khusus menekankan perlunya meninjau model bisnis PLN. Rancangan perubahan itu diminta segera disiapkan agar dapat dibahas lebih lanjut dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti,” ujar Rosan.
Rosan menyatakan Danantara akan duduk bersama jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh. Peninjauan tersebut diharapkan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi beban subsidi.
Ia mengatakan pemerintah akan melihat kembali model bisnis yang berjalan untuk mencari bentuk pengelolaan yang lebih tepat. Hasil evaluasi, menurut Rosan, diharapkan tidak hanya membuat PLN bekerja lebih efisien, tetapi juga memberi dampak positif bagi perekonomian nasional.
Namun, keterangan yang disampaikan Rosan belum memerinci bagian mana dari model bisnis PLN yang akan diubah. Belum ada pula penjelasan mengenai bentuk kebijakan, ukuran keberhasilan, atau waktu pelaksanaan transformasi. Rancangan yang disusun Danantara dan PLN akan menjadi bahan untuk pembahasan berikutnya dengan Presiden.
Target panel surya 100 GW dan kesiapan layanan
Di luar evaluasi bisnis, percepatan penggunaan panel surya berkapasitas 100 GW menjadi bagian penting dari arahan Presiden. Rosan menyebut fokus itu dalam rangkaian transformasi PLN, tetapi belum menguraikan bagaimana target tersebut akan dibagi dalam tahapan pelaksanaan.
Karena itu, rencana yang disiapkan nantinya perlu menjelaskan bagaimana arahan tersebut diterjemahkan ke dalam program perusahaan. Keterangan pemerintah saat ini menempatkan percepatan energi surya sebagai agenda, tanpa memaparkan lokasi, skema pendanaan, atau target waktu. Unsur-unsur itu belum dijelaskan dalam pernyataan Rosan.
Transformasi yang diminta Prabowo juga mencakup kesiapsiagaan PLN menghadapi keadaan darurat. Rosan menekankan perlunya penyempurnaan rencana cadangan atau backup plan untuk menjaga keandalan layanan listrik di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan PLN telah memiliki mekanisme antisipasi untuk menghadapi situasi krisis, tetapi mekanisme tersebut masih perlu diperbaiki. “Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” kata Rosan.
Dengan demikian, agenda yang dibahas di Istana mencakup tiga hal yang saling berkaitan: penataan model bisnis, efisiensi dan produktivitas, serta percepatan penggunaan energi surya. Penguatan rencana darurat turut menjadi perhatian agar perubahan yang dirancang tetap memperhitungkan keandalan layanan.
Langkah berikutnya berada pada proses kajian Danantara bersama PLN dan penyusunan rancangan untuk dipaparkan kepada Presiden. Rincian rencana tersebut akan menentukan bagaimana target panel surya 100 GW dan pembenahan perusahaan diwujudkan, termasuk cara mengukur hasilnya.
