Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan menilai setiap transaksi yang berpotensi mengubah pemegang saham pengendali bank, menyusul rumor rencana Haji Isam mengakuisisi PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Namun, OJK tidak menyebut adanya transaksi yang sedang berlangsung. BCA sebelumnya telah membantah kabar mengenai rencana aksi korporasi tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penilaian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila sebuah transaksi berpotensi mengubah pengendalian bank. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis, 15 Oktober 2026, sebagai respons atas isu yang ramai beredar di media sosial.
OJK menilai dampak perubahan pengendali bank
Menurut Dian, perubahan kepemilikan di bank besar tidak semata-mata dilihat sebagai transaksi saham. OJK juga akan mencermati pengaruhnya terhadap profil risiko bank, konsentrasi penyaluran kredit, transaksi dengan pihak terkait, serta penerapan tata kelola. Dengan demikian, penilaian regulator mencakup kemungkinan dampak terhadap kegiatan dan kondisi bank, bukan hanya identitas pemegang saham baru.
OJK turut memperhatikan hubungan bank dengan kelompok usaha yang berada di bawah kendali pemegang saham. Pengawasan atas hubungan tersebut, kata Dian, diperlukan untuk mengantisipasi penumpukan risiko yang berpotensi memengaruhi kondisi bank. Aspek ini menjadi bagian dari penilaian ketika ada perubahan kepemilikan yang dapat mengubah pengendalian.
Jika perubahan pengendalian yang signifikan benar-benar terjadi, OJK akan menilai sejumlah konsekuensi yang lebih luas. Di antaranya dampak terhadap persaingan industri, strategi bisnis, penyaluran kredit, likuiditas, permodalan, dan tata kelola bank. Penilaian tersebut akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan semata-mata karena munculnya kabar atau spekulasi di ruang publik.
BCA bantah rumor rencana akuisisi
Di tengah ramainya kabar tentang Haji Isam, BCA telah menyatakan informasi mengenai rencana aksi korporasi tertentu terhadap perusahaan itu tidak benar. Bantahan tersebut disampaikan EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, dalam keterangan pada Jumat, 25 September 2026.
“Menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait adanya rencana aksi korporasi tertentu terhadap BCA, dapat kami sampaikan bahwa INFORMASI TERSEBUT TIDAK BENAR,” ujar Hera.
Hera juga mengimbau nasabah dan masyarakat agar merujuk pada informasi resmi perusahaan atau media yang kredibel. Imbauan itu disampaikan di tengah beredarnya kabar bahwa Andi Syamsuddin Arsyad, yang dikenal sebagai Haji Isam, berencana mengakuisisi saham BBCA. BCA tidak mengonfirmasi adanya rencana tersebut.
Dengan demikian, pernyataan OJK mengenai penilaian perubahan pengendali bersifat umum dan merujuk pada ketentuan pengawasan apabila transaksi semacam itu terjadi. Pernyataan regulator tersebut tidak dapat dibaca sebagai konfirmasi bahwa akuisisi BCA oleh Haji Isam sedang berlangsung atau telah disepakati.
Stabilitas perbankan tetap menjadi perhatian
Dian menyebut stabilitas industri perbankan nasional saat ini ditopang oleh permodalan dan likuiditas yang memadai, serta penerapan prinsip kehati-hatian. OJK, lanjutnya, akan terus memantau perubahan kepemilikan, konsolidasi, dan aksi korporasi di sektor perbankan agar berlangsung secara sehat dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Pengawasan itu penting karena perubahan pengendali berpotensi memengaruhi berbagai aspek operasional bank, mulai dari arah strategi bisnis hingga tata kelola dan penyaluran kredit. Namun, dalam kasus rumor BCA ini, publikasi mengenai sikap OJK perlu dibedakan dari kepastian transaksi: regulator menjelaskan prosedur yang akan ditempuh jika ada perubahan, sementara BCA telah membantah kabar rencana aksi korporasi.
Untuk perkembangan berikutnya, rujukan utama tetap informasi resmi dari perusahaan dan regulator. Sikap OJK menunjukkan bahwa setiap perubahan pengendalian bank akan ditelaah berdasarkan dampak serta ketentuan yang berlaku, sementara kabar yang belum terverifikasi sebaiknya tidak diperlakukan sebagai keputusan korporasi yang telah terjadi.
