Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia dikirim langsung ke negara tujuan, tanpa lebih dulu melalui negara perantara untuk diekspor ulang. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyatakan pemantauan hasil dan harga ekspor termasuk tugasnya, tetapi penentuan kebijakan jalur pengiriman berada di luar kewenangan perusahaan.
Perbedaan peran itu mengemuka setelah Bahlil menyampaikan instruksi dalam Minerba Convex 2026 pada 2 November 2026. Empat hari kemudian, Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan perusahaan belum dapat mengomentari kebijakan tersebut karena urusan itu berada di ranah Kementerian ESDM, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz.
Rencana tersebut menyasar praktik pengiriman komoditas yang singgah di negara lain sebelum menuju pembeli akhir. Bahlil menilai barang Indonesia semestinya tidak dicatat seolah berasal dari negara transit setelah melewati proses ekspor ulang.
Bahlil ingin pengiriman langsung ke negara pembeli
Dalam forum Minerba Convex, Bahlil memberi contoh pengiriman ke China. Ia meminta komoditas yang dijual ke negara itu berangkat dari Indonesia dan tiba langsung di tujuan, bukan lebih dulu melalui negara lain. “Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China,” kata Bahlil, sebagaimana dikutip Bloomberg Technoz.
Okezone melaporkan Bahlil menyampaikan instruksi itu saat membuka acara di JIExpo Kemayoran. Ia secara khusus menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang tidak ingin dijadikan titik transit bagi ekspor SDA Indonesia. Singapura selama ini berfungsi sebagai pusat logistik dan keuangan kawasan, sehingga menjadi salah satu lokasi persinggahan dalam perdagangan internasional, termasuk pengiriman komoditas.
Alasan yang disampaikan Bahlil berkaitan dengan manfaat ekonomi dari kegiatan perdagangan. Menurut dia, apabila ekspor melewati negara perantara, negara tersebut dapat memperoleh penerimaan pajak dan kontribusi pada neraca perdagangannya. Karena itu, pemerintah ingin alur pengiriman dan asal komoditas tetap tercatat sebagai aktivitas ekspor Indonesia.
Instruksi itu tidak hanya menyangkut lokasi kapal atau barang singgah. Pernyataan Bahlil juga menyinggung kemungkinan komoditas Indonesia memperoleh cap baru di negara transit, lalu dipersepsikan berasal dari negara tersebut. Ia menolak praktik semacam itu dan meminta pengiriman langsung ke pembeli.
DSI berfokus pada pemantauan hasil dan harga
Mahony menegaskan bahwa pengaturan agar ekspor tidak transit bukan bagian dari tugas DSI. Perusahaan, menurut dia, tidak berada pada posisi untuk memberi tanggapan atas kebijakan ESDM. Sikap tersebut membatasi peran DSI pada pemantauan, bukan penetapan negara atau rute pengiriman.
“Kami akan memantau hasilnya serta harga ekspor, mulai dari saat barang meninggalkan negara ini hingga tiba di tujuan akhirnya,” ujar Mahony kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 6 November 2026. Ia menyebut pemantauan itu mencakup perkembangan komoditas sepanjang perjalanan menuju tujuan akhir.
Bahlil sebelumnya menyatakan Kementerian ESDM berkoordinasi dengan DSI mengenai pemantauan ekspor satu pintu. Namun, keterangan Mahony memperlihatkan batas antara fungsi pemantauan perusahaan dan kewenangan pemerintah dalam mengatur kebijakan. DSI mengikuti hasil serta harga ekspor, sementara arahan mengenai jalur pengiriman disampaikan oleh kementerian.
Perbedaan mandat ini penting dalam membaca rencana tersebut. Pemantauan atas harga dan hasil dapat memberi gambaran mengenai perjalanan komoditas setelah meninggalkan Indonesia, sedangkan instruksi pengiriman langsung merupakan kebijakan yang perlu dijalankan melalui kewenangan ESDM. Sumber yang tersedia belum merinci mekanisme pelaksanaannya atau komoditas apa saja yang akan lebih dahulu diatur.
Mekanisme pelaksanaan belum dirinci
Dalam keterangan yang dikutip Bloomberg Technoz, Mahony belum memberi penjelasan mengenai kebijakan transit karena hal itu bukan lingkup DSI. Bahlil juga belum menguraikan secara rinci bagaimana pemerintah akan memastikan setiap ekspor dikirim langsung ke negara tujuan. Yang disampaikan sejauh ini adalah arah kebijakannya serta koordinasi pemantauan dengan DSI.
Belum ada rincian dalam laporan tersebut tentang jadwal penerapan, kewajiban bagi eksportir, maupun tata cara pencatatan jika perjalanan barang memang memerlukan persinggahan. Dengan demikian, instruksi untuk menghentikan ekspor melalui negara perantara masih perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang jelas.
Untuk sementara, posisi kedua pihak sudah terpisah: ESDM menyuarakan kehendak agar ekspor SDA tidak dialihkan melalui negara transit, sedangkan DSI menyatakan akan mengawasi hasil dan harga dari titik keberangkatan hingga tujuan. Perincian pelaksanaan menjadi perkembangan yang perlu ditunggu.
