Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk membuka rekening bagi 25 juta warga berusia lebih dari 17 tahun dari kelompok ekonomi terbawah. Program Satu Orang Satu Rekening itu dirancang untuk memperluas akses ke layanan keuangan formal, sekaligus mendukung penyaluran bantuan dan kegiatan produktif.
Setiap rekening akan mendapat setoran awal Rp50.000. Menurut laporan ANTARA News Sultra, pemerintah menargetkan peluncuran rekening gratis tersebut pada akhir 2026. Informasi mengenai anggaran, sasaran, dan pelaksanaan program disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta, 22 Oktober 2026, seperti diberitakan VIVA.co.id.
Program ini menyasar warga dalam desil 1 hingga 4, yakni kelompok pada lapisan terbawah dalam pengelompokan kesejahteraan yang digunakan pemerintah. Dengan sasaran 25 juta orang, penentuan penerima menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaannya.
Data calon penerima disiapkan bank mitra
BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi mitra perbankan. Kedua bank diminta menyiapkan data calon penerima dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Penggunaan beberapa rujukan data itu ditujukan agar rekening dibuka untuk warga yang sesuai kriteria. Namun, informasi yang disampaikan pemerintah belum merinci bagaimana proses pencocokan data dilakukan, bagaimana warga dapat memastikan dirinya masuk dalam daftar, atau mekanisme pembaruan apabila terdapat data yang tidak sesuai.
Bagian tersebut akan menentukan ketepatan penyaluran. Jumlah sasaran yang besar membuat pendataan bukan sekadar urusan administrasi: rekening perlu benar-benar sampai kepada warga yang dituju. Pemerintah menyatakan pembukaan rekening tidak berhenti pada pencatatan kepemilikan akun, melainkan diharapkan menunjang akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Airlangga menyebut program ini diarahkan untuk membantu efektivitas penyaluran bantuan dan mendorong kegiatan produktif. Ia juga mengatakan sasaran pemerintah ialah menaikkan tingkat inklusi keuangan nasional dari 93 persen menjadi mendekati 99 persen.
“Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” kata Airlangga dalam Rakornas TPAKD di Jakarta.
Rekening diharapkan aktif, bukan sekadar terdaftar
Setoran awal Rp50.000 menjadi bekal pertama bagi penerima ketika rekening dibuka. Pemerintah belum menjelaskan lebih jauh apakah ada ketentuan penggunaan dana tersebut atau layanan tambahan yang akan menyertai rekening. Penjelasan yang tersedia menekankan manfaat rekening untuk menerima bantuan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Perbedaan antara memiliki rekening dan menggunakannya akan menjadi ukuran penting bagi tujuan program. Pemerintah menyatakan rekening diharapkan bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari, bukan hanya menambah angka kepemilikan rekening. Karena itu, pelaksanaan di lapangan, mulai dari penetapan penerima hingga akses untuk menggunakan rekening, akan ikut menentukan apakah sasaran inklusi keuangan dapat tercapai.
Target kenaikan dari 93 persen ke hampir 99 persen menunjukkan besarnya ambisi program. Meski demikian, angka tersebut merupakan sasaran yang disampaikan pemerintah, bukan hasil yang telah dicapai. Dampaknya baru dapat dinilai setelah pembukaan rekening berjalan dan pemanfaatannya terlihat.
Program pelajar telah menjangkau 59,18 juta orang
Upaya memperluas akses keuangan juga dilakukan melalui Rekening Pelajar. Airlangga menyebut program tersebut telah diikuti 59,18 juta pelajar, dengan total dana tabungan mencapai Rp27 triliun. Program itu menjadi jalur pengenalan layanan keuangan formal bagi masyarakat sejak usia sekolah.
Kedua program tersebut memiliki sasaran berbeda. Rekening Pelajar menyentuh kelompok usia sekolah, sedangkan skema baru ditujukan kepada warga dewasa berusia di atas 17 tahun dalam desil 1 sampai 4. Pemerintah ingin memperluas kepemilikan rekening di berbagai kelompok masyarakat, sembari menghubungkannya dengan akses bantuan dan kegiatan ekonomi.
Untuk program baru, BRI dan BSI akan menyusun data calon penerima berdasarkan rujukan yang telah ditetapkan. Peluncuran pada akhir 2026 menjadi tahap berikutnya yang dinantikan, sementara pemerintah menargetkan rekening dapat membantu memperluas inklusi keuangan nasional.
