Anggota Dewan Tinggi Politik Yaman, Muhammad Ali al-Houthi, memperingatkan Mesir agar tidak mengirim militernya untuk membantu Arab Saudi dalam konflik Yaman. Ia menilai keterlibatan Kairo dapat menguras kekuatan militernya dan, menurutnya, menguntungkan kepentingan Israel.
Peringatan itu muncul setelah parlemen Mesir menyetujui permintaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi untuk memberinya kewenangan memberikan dukungan militer kepada Riyadh jika diminta. Ahlulbait Indonesia melaporkan keputusan tersebut pada 27 Oktober 2026 dengan mengutip Kantor Berita Fars.
Al-Houthi juga meminta Mesir, Turki, dan Pakistan tidak ikut dalam operasi militer terhadap Yaman atau meneruskan blokade. Ia mendesak negara-negara itu mengambil peran untuk menghentikan serangan dan membuka jalan bagi penyelesaian konflik.
Risiko Kairo kembali terseret perang
Isu keterlibatan Mesir membawa ingatan pada perang saudara Yaman pada 1962–1970. Dalam konflik itu, Mesir dilaporkan mengirim sekitar 70.000 personel. Sekitar 10.000 di antaranya tewas sebelum pasukan Mesir ditarik setelah mengalami kekalahan berat.
Catatan tersebut menjadi latar penting bagi peringatan al-Houthi. Ia menganggap pengerahan pasukan kembali dapat membebani militer Mesir, sementara tujuan dan dampak dukungan yang disetujui parlemen belum tentu berarti Kairo akan masuk langsung ke medan perang.
Analis yang dikutip dalam laporan Ahlulbait Indonesia menilai keputusan parlemen lebih berkaitan dengan pesan politik dan propaganda bagi Kairo maupun Riyadh. Mereka memperkirakan pemerintah Mesir tidak ingin kembali terperangkap dalam konflik Yaman. Penilaian itu membedakan persetujuan memberi kewenangan dari keputusan untuk benar-benar mengirim pasukan.
Namun, kewenangan tersebut tetap menjadi perhatian Sana’a. Al-Houthi mengatakan Yaman tidak gentar menghadapi pembentukan aliansi baru. Ia justru menyerukan kerja sama negara-negara Islam untuk menghadapi Israel, seraya meminta negara kawasan menjauhi konflik Yaman.
Perdebatan soal blokade dan jalur pelayaran
Dalam pernyataannya, al-Houthi menolak anggapan bahwa pasukan Yaman mengancam pelayaran di Selat Bab el-Mandeb. Ia menyatakan Yaman melindungi jalur tersebut, yang ia kaitkan dengan Terusan Suez dan perairan strategis lain di negara-negara Arab dan Islam.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa isu keamanan laut menjadi bagian dari perdebatan politik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, laporan tersebut tidak merinci langkah operasional atau mekanisme pengamanan pelayaran yang dimaksud al-Houthi. Klaim mengenai peran Yaman dalam menjaga jalur laut itu merupakan posisi yang disampaikan pejabat tersebut.
Al-Houthi juga mengkritik seruan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi tentang perlunya meredakan ketegangan. Menurutnya, seruan itu tidak sejalan dengan berlanjutnya serangan dan blokade terhadap Yaman. Ia turut membantah klaim Riyadh mengenai peran sentral Saudi dalam menjaga keamanan kawasan, dengan merujuk pada pembunuhan, serangan, pendudukan wilayah, dan pembatasan terhadap Yaman.
Syarat perdamaian menurut Sana’a
Al-Houthi menyebut penghentian serangan, pencabutan blokade, serta penarikan pasukan asing sebagai syarat untuk mencapai perdamaian. Ia juga menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi akibat perang sejak 2015.
Tuntutan itu menempatkan keputusan Mesir dalam konteks lebih luas dari sekadar hubungan militer dengan Arab Saudi. Bagi Sana’a, dukungan dari negara lain berisiko memperpanjang konflik jika tidak disertai langkah untuk menghentikan operasi dan blokade. Bagi Kairo, keputusan parlemen memberi presiden kewenangan merespons permintaan Riyadh, tetapi belum dengan sendirinya memastikan pengerahan pasukan.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada apakah Arab Saudi akan meminta dukungan militer Mesir dan bagaimana pemerintah el-Sisi menggunakan kewenangan yang telah disetujui parlemen. Al-Houthi mendesak negara-negara kawasan memilih jalur penghentian konflik, bukan menambah keterlibatan militer.
