Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin pada Rabu (21/10/2026) dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu. Syaefudin, yang telah berstatus tersangka, ditahan bersama IH, mantan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Indramayu.
Keduanya menjalani pemeriksaan sebelum dibawa ke Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung. Kejati Jabar menyebut dugaan korupsi pada anggaran 2022–2025 itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp18,7 miliar.
Dua tersangka ditahan selama 20 hari
Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan penyidik melakukan penahanan terhadap Syaefudin dan IH setelah pemeriksaan. Dalam keterangan kepada wartawan, ia menyebut upaya paksa tersebut dilakukan terhadap dua tersangka.
“Kedua tersangka kami tahan selama 20 hari sampai tanggal 9 November 2026,” kata Nur.
Sebelum ditahan, keduanya menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat untuk mengikuti proses hukum. Syaefudin terlihat keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 16.15 WIB dengan mengenakan rompi merah, lalu digiring menuju mobil tahanan.
Sementara itu, tersangka lain berinisial AF tidak memenuhi panggilan penyidik pada hari tersebut. Menurut Kejati Jabar, penasihat hukum AF menyampaikan surat keterangan dokter yang menyebut kliennya mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa hari sebelumnya.
Dengan demikian, penahanan pada 21 Oktober hanya dilakukan terhadap Syaefudin dan IH. AF tetap tercatat sebagai tersangka dalam perkara yang sama, tetapi tidak hadir pada pemeriksaan tersebut karena alasan kesehatan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya.
Perkara terkait masa Syaefudin memimpin DPRD
Kasus ini berkaitan dengan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu untuk tahun anggaran 2022 hingga 2025. Kejati Jabar menetapkan Syaefudin sebagai tersangka dalam kapasitasnya saat menjabat Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024.
Selain Syaefudin, penyidik menetapkan dua orang lain sebagai tersangka, yakni IH dan AF. Keduanya pernah menjabat di lingkungan Sekretariat DPRD Indramayu: IH sebagai pelaksana tugas sekretaris, sedangkan AF sebagai sekretaris DPRD.
Kejati Jabar menilai perkara tersebut menimbulkan kerugian negara Rp18,7 miliar. Angka itu merupakan nilai kerugian yang disebut oleh penyidik; status tersangka sendiri menunjukkan bahwa perkara masih berada dalam proses hukum dan belum menjadi putusan bersalah.
Syaefudin sebelumnya mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, permohonan tersebut ditolak hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Kejati Jabar sah dan berdasarkan hukum.
Sangkaan pidana dan proses hukum berikutnya
Syaefudin dan IH disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga mencantumkan Pasal 604 sebagai sangkaan subsider.
Penahanan untuk 20 hari menjadi bagian dari proses penyidikan, bukan akhir dari perkara. Penyidik masih perlu melanjutkan penanganan kasus terhadap para tersangka, termasuk AF yang belum hadir saat pemanggilan karena alasan kecelakaan.
Perkara ini akan berlanjut melalui tahapan hukum berikutnya. Keterangan resmi Kejati Jabar menyebut penahanan Syaefudin dan IH dilakukan setelah keduanya dinyatakan sehat, sementara perkembangan terhadap tersangka lain dan pembuktian dugaan kerugian negara akan ditentukan dalam proses hukum.
