JAKARTA — Sebanyak 63.789 pekerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Januari hingga September 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan laporan terbanyak, yakni 13.044 pekerja atau sekitar 20,45 persen dari seluruh laporan pada periode tersebut.
Angka itu dihimpun melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan tercantum dalam portal Satu Data Kemnaker. Dengan demikian, data tersebut merujuk pada pekerja yang melaporkan PHK melalui sistem itu, bukan hitungan yang disusun berdasarkan sumber lain.
Jumlah laporan di Jawa Barat terpaut cukup jauh dari provinsi berikutnya. Banten mencatat 7.733 pekerja, sementara Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan 6.154 laporan.
Lima provinsi dengan laporan PHK terbanyak
Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah mencatat 5.585 pekerja yang melaporkan terkena PHK. DKI Jakarta melengkapi lima besar dengan 4.587 laporan.
Berikut daftar lima provinsi dengan laporan PHK terbanyak pada Januari-September 2026:
- Jawa Barat: 13.044 pekerja
- Banten: 7.733 pekerja
- Jawa Timur: 6.154 pekerja
- Jawa Tengah: 5.585 pekerja
- DKI Jakarta: 4.587 pekerja
Kelima provinsi tersebut berada di Pulau Jawa. Meski demikian, data yang disajikan Kemnaker dalam publikasi tersebut hanya menunjukkan jumlah laporan menurut domisili pekerja. Angka itu tidak disertai keterangan mengenai sektor usaha atau alasan yang menyebabkan PHK di masing-masing provinsi.
Karena itu, peringkat provinsi memberi gambaran sebaran laporan yang masuk ke sistem JKP, tetapi belum menjelaskan keadaan di balik setiap kasus. Data tersebut juga tidak merinci jumlah pekerja yang terdampak pada masing-masing perusahaan.
Data PHK masih dapat diperbarui
Kemnaker mengingatkan bahwa angka PHK untuk enam bulan terakhir masih bersifat dinamis. Pekerja yang mengalami PHK masih dapat mengajukan klaim JKP sampai enam bulan sejak tanggal PHK. Laporan dan klaim yang masuk dalam rentang waktu tersebut dapat membuat data diperbarui.
Konsekuensinya, angka yang dipublikasikan pada satu periode belum tentu sama dengan angka pada rilis berikutnya. Kemnaker juga menyatakan data antarperiode tidak dapat dibandingkan secara langsung karena pembaruan masih mungkin terjadi.
Bagi pembaca yang ingin mengikuti perubahan jumlah laporan, Kemnaker menyarankan merujuk pada publikasi terakhir yang menyajikan pembaruan secara rinci per bulan. Cara itu penting agar perbandingan tidak dilakukan dengan angka yang belum final atau belum diperbarui.
Data sementara ini tetap memberikan gambaran tentang laporan PHK yang tercatat melalui JKP sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Namun, angka tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan cakupan sistem dan kemungkinan pembaruan, terutama ketika digunakan untuk menilai perkembangan dari satu periode ke periode lain.
Membaca laporan PHK dengan cermat
Jumlah 63.789 pekerja menunjukkan akumulasi laporan yang masuk ke sistem JKP pada Januari-September, bukan angka yang secara otomatis menetap setelah periode itu berakhir. Karena kesempatan pengajuan klaim berlangsung hingga enam bulan sejak PHK, data untuk bulan-bulan terakhir dalam rentang tersebut masih berpotensi berubah.
Pembaruan berkala akan menjadi rujukan penting bagi publik untuk memahami perubahan angka secara lebih utuh. Untuk sementara, daftar provinsi dan total laporan yang tersedia sebaiknya dipahami sebagai potret berdasarkan data Kemnaker pada publikasi tersebut, bukan kesimpulan akhir mengenai seluruh dinamika PHK di Indonesia.
