Komdigi tengah memeriksa laporan dugaan kebocoran data Fore Coffee setelah perusahaan melaporkan kemungkinan kegagalan pelindungan data pribadi pada 28 Oktober 2026. Pemeriksaan itu belum menetapkan siapa yang bertanggung jawab ataupun apakah ada pelanggaran yang berujung sanksi.

Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, mengatakan kementeriannya sedang menganalisis laporan dari PT Fore Kopi Indonesia Tbk. Seperti diberitakan detikInet, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.

Warta Ekonomi menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap 5,7 juta data pelanggan. Namun, keterangan yang disampaikan Komdigi belum memerinci jenis data yang diduga diakses, waktu terjadinya insiden, ataupun sejauh mana informasi tersebut tersebar. Angka dan dugaan akses itu karena itu perlu dibedakan dari kesimpulan resmi pemeriksaan.

Belum ada pihak yang ditetapkan bertanggung jawab

Komdigi belum memastikan apakah tanggung jawab berada pada Fore Coffee sebagai pengendali data pribadi atau pada pihak ketiga yang ikut mengelola sistem maupun informasi perusahaan. Penetapan pihak terkait, menurut Huda, harus didasarkan pada pemeriksaan serta pembuktian, bukan semata-mata pada adanya laporan insiden.

“Pihak yang akan dikenai sanksi maupun jenis sanksi administratif yang akan diterapkan belum dapat ditentukan sebelum proses pemeriksaan selesai,” kata Huda, seperti dikutip detikInet.

Artinya, laporan perusahaan menjadi awal penelusuran, bukan pengumuman bahwa suatu pihak telah terbukti lalai. Pemeriksa perlu memastikan fakta dan peran setiap pihak sebelum menyimpulkan apakah kewajiban pelindungan data dilanggar. Bahan keterangan Komdigi yang tersedia belum mengungkap hasil analisis tersebut.

Jika pemeriksaan menemukan kelalaian atau pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dikenai tindakan atau sanksi administratif sesuai peraturan. Bentuk sanksi belum diumumkan. Komdigi juga belum menyebut kapan pemeriksaan akan rampung.

UU PDP menjadi dasar pengawasan

Pengawasan dan penegakan aturan dalam perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Komdigi juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan yang memperkuat pelaksanaan ketentuan tersebut.

Pasal 224 PP Nomor 33 Tahun 2026 menyatakan aturan lain mengenai pelindungan data pribadi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam PP itu. Dengan ketentuan tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih dapat digunakan sebagai rujukan sepanjang relevan.

Rangkaian aturan itu menjadi pijakan untuk menilai kewajiban pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan data. Namun, Komdigi belum menyampaikan pasal tertentu yang diduga dilanggar dalam kasus Fore Coffee. Pemeriksaanlah yang akan menentukan apakah terdapat pelanggaran dan ketentuan mana yang berkaitan.

Bagi pelanggan, informasi yang disampaikan sejauh ini belum menjelaskan apakah data mereka telah disalahgunakan atau langkah apa yang perlu dilakukan. Laporan mengenai jumlah data dan dugaan akses ilegal juga belum disertai rincian tentang kategori informasi yang terdampak dalam keterangan Komdigi.

Rancangan lembaga pengawas masuk tahap akhir

Penanganan laporan Fore Coffee berlangsung bersamaan dengan persiapan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi. Muchtarul Huda mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang lembaga tersebut telah memasuki tahap final dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Komdigi juga menyiapkan satuan tugas khusus untuk mendukung kelancaran peralihan menuju lembaga baru. Institusi itu dirancang untuk mengawasi kepatuhan terhadap UU PDP dan memperkuat penegakan aturan. Belum ada keterangan mengenai tanggal pembentukan maupun mulai beroperasinya lembaga tersebut.

Untuk perkara Fore Coffee, perkembangan yang dinantikan adalah hasil analisis Komdigi dan penentuan pihak yang bertanggung jawab. Sampai pemeriksaan selesai, sanksi maupun kesimpulan mengenai pelanggaran belum dapat dipastikan.

Berandara