Kebijakan ganjil genap Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade dinilai belum menyelesaikan persoalan kemacetan secara menyeluruh. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan aturan tersebut dapat membantu melancarkan lalu lintas di koridor tertentu pada jam sibuk, tetapi kepadatan justru bergeser ke jalan-jalan alternatif.
Ganjil genap mulai diterapkan pada 2016 untuk menggantikan sistem 3-in-1. Setelah sekitar sepuluh tahun, kebijakan itu kembali dievaluasi. Djoko, yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menilai Jakarta perlu melihat kembali apakah pembatasan kendaraan tersebut masih cukup untuk menjawab masalah lalu lintas.
Evaluasi kebijakan itu dibahas oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bagi Djoko, pembahasan tersebut menandai pilihan yang perlu dihadapi pemerintah: mempertahankan kebijakan yang bersifat transisi atau mulai beralih ke langkah yang lebih mendasar.
Dampak ganjil genap terasa di koridor utama
Djoko menyebut ganjil genap memiliki dampak jangka pendek dan menengah. Di ruas yang menjadi sasaran, pembatasan dinilai membantu menurunkan volume kendaraan pada waktu puncak dan menjaga laju kendaraan tetap mengalir.
Koridor yang disebut antara lain Jalan Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Dampak yang terlihat di ruas-ruas tersebut membuat kebijakan ini tetap memiliki manfaat, terutama ketika lalu lintas sedang padat. Namun, manfaat pada satu koridor belum tentu berarti jumlah kendaraan di seluruh jaringan jalan ikut berkurang.
Di titik inilah Djoko melihat keterbatasan ganjil genap. Menurut dia, kebijakan tersebut efektif secara lokal atau berbasis koridor, tetapi gagal menjadi solusi jangka panjang. Pembatasan berdasarkan pelat nomor dapat mengatur kendaraan yang melintas di ruas tertentu, tetapi tidak dengan sendirinya mengurangi kebutuhan perjalanan atau keseluruhan volume kendaraan.
Karena itu, penilaian atas keberhasilan ganjil genap tidak cukup hanya melihat kondisi jalan yang terkena aturan. Perlu pula memperhatikan dampaknya pada ruas di sekitarnya. Jika kendaraan berpindah jalur, kepadatan di jalan utama bisa tampak berkurang, sementara beban lalu lintas muncul di tempat lain.
Kepadatan bergeser ke jalan alternatif
Djoko menyebut perubahan lokasi kemacetan sebagai traffic displacement atau perpindahan kepadatan. Kendaraan yang tidak dapat melintas di koridor ganjil genap dapat memenuhi jalur alternatif, termasuk jalan lingkungan dan jalan kolektor yang tidak terkena pembatasan.
Akibatnya, kemacetan tidak selalu hilang, melainkan bergeser ke area pinggiran dan sekitar koridor utama. Kondisi ini menjadi salah satu alasan ganjil genap dianggap belum mampu menekan total volume kendaraan. Kebijakan dapat membuat arus di ruas tertentu lebih terkendali, tetapi tekanan lalu lintas tetap dirasakan di bagian kota yang lain.
Persoalan lain yang disoroti adalah cakupan aturan. Ganjil genap hanya mengendalikan mobil, sedangkan sepeda motor tidak termasuk kendaraan yang dibatasi. Djoko mengatakan jumlah sepeda motor terus meningkat sehingga ruang jalan yang ditinggalkan mobil dapat segera terisi oleh kendaraan roda dua.
Dengan demikian, dampak pembatasan mobil tidak dapat dibaca terpisah dari pergerakan sepeda motor. Selama kendaraan tersebut tidak tersentuh aturan yang sama, kelonggaran di jalan belum tentu bertahan. Situasi ini, menurut Djoko, turut membatasi kemampuan ganjil genap untuk mengurangi tekanan lalu lintas dalam jangka panjang.
ERP dan transportasi publik jadi opsi lanjutan
Djoko mengingatkan bahwa ganjil genap pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan transisi. Karena itu, evaluasi tidak semata-mata menentukan apakah aturan tersebut perlu dipertahankan atau dihentikan, tetapi juga perlu membahas langkah lanjutan yang dapat mengatasi persoalan secara lebih mendasar.
Sejumlah pilihan yang ia sebut ialah penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik, disinsentif tarif parkir, serta penguatan transportasi publik. Ketiga langkah itu diajukan sebagai arah kebijakan, bukan sebagai program yang disebut telah diterapkan dalam pembahasan tersebut.
Pilihan-pilihan itu menunjukkan bahwa pengendalian lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kendaraan pada waktu dan ruas tertentu. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan instrumen lain yang disebut Djoko, termasuk pengaturan biaya berkendara dan peningkatan layanan angkutan umum.
Evaluasi ganjil genap pun menjadi kesempatan untuk menilai dampak kebijakan secara lebih luas: bukan hanya kelancaran di koridor utama, tetapi juga kepadatan di jalan alternatif dan pergerakan sepeda motor. Keputusan berikutnya akan menentukan apakah Jakarta terus mengandalkan pembatasan sementara atau menyiapkan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk menghadapi kemacetan.
