Pemerintah masih memeriksa kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjelang penerapan penuh mekanisme ekspor satu pintu pada 1 Januari 2027. Per 3 November 2026, tersisa sekitar dua bulan masa transisi yang dimulai pada 1 Juni lalu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan evaluasi berfokus pada sistem dan tata cara pelaksanaan. Pemerintah belum mengubah daftar komoditas yang wajib melalui mekanisme tersebut, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy.

Dalam keterangannya seusai rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Budi menyebut masa transisi berlangsung sampai akhir tahun. Seperti dilaporkan detikFinance, pemerintah ingin memastikan sistem DSI dapat beroperasi dengan aman sebelum aturan berjalan penuh.

Komoditas dan kode HS belum berubah

Ketiga komoditas itu tetap mengacu pada kode Harmonized System (HS) yang tercantum dalam aturan masing-masing. Kode tersebut menjadi penanda jenis barang dalam perdagangan, sehingga pengelompokan komoditas yang terkena kebijakan tidak berubah hanya karena pemerintah sedang mengevaluasi pelaksanaannya.

Menurut Budi, pembahasan pemerintah saat ini lebih banyak menyentuh mekanisme kerja. Dengan kata lain, evaluasi belum diarahkan untuk memperluas atau mengurangi cakupan ekspor yang ditangani melalui DSI. Pemerintah masih menilai kesiapan sistem yang akan digunakan perusahaan tersebut.

“Jadi ini sifatnya evaluasi saja,” kata Budi, seperti dikutip detikFinance. Ia juga menyampaikan bahwa kesiapan DSI dan keamanan sistem menjadi bagian yang diperiksa dalam rapat koordinasi.

Jadwal penerapan penuh membuat masa transisi menjadi tahap penting bagi pemerintah. Kebijakan telah berlaku sejak 1 Juni 2026, tetapi operasional sepenuhnya melalui DSI baru ditetapkan mulai awal 2027. Hingga 31 Desember, pemerintah masih memiliki waktu untuk menilai pelaksanaan dan memastikan mekanisme yang disiapkan siap digunakan.

Instruksi pengiriman langsung dibahas terpisah

Pada waktu berdekatan, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta ekspor sektor energi dan mineral dikirim langsung ke negara tujuan, tanpa transit di negara perantara. Instruksi itu disampaikan dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Bahlil juga meminta pengiriman gas alam cair atau LNG ke pembeli di Jepang dan Korea Selatan tidak lagi melalui negara lain. Ia menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala SKK Migas memastikan pengiriman langsung tersebut.

Kebijakan pengiriman langsung dan mekanisme ekspor satu pintu melalui DSI menyentuh aspek berbeda. Instruksi Bahlil berkaitan dengan rute barang menuju negara pembeli, sedangkan evaluasi yang disampaikan Budi membahas kesiapan sistem dan tata laksana ekspor untuk tiga komoditas yang telah ditetapkan. Bahan yang disampaikan pemerintah belum menjelaskan apakah kedua kebijakan itu akan dijalankan melalui satu sistem yang sama.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Zigo Rolanda mendukung instruksi pengiriman langsung. Ia menilai pencatatan transaksi dan penerimaan negara berpotensi tidak optimal jika komoditas melewati negara perantara. Zigo juga berpandangan pengiriman langsung dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas.

Dalam keterangannya kepada detikcom, Zigo turut menyinggung agenda lain yang dibahas di Minerba Convex 2026, seperti peluang bagi pengusaha daerah, BUMD, dan UMKM dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Ia juga menilai penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya dapat digunakan untuk mengendalikan pasokan, serta berharap pengembangan smelter mengarah pada produk akhir. Pandangan tersebut disampaikan sebagai dukungannya terhadap agenda pemerintah, bukan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan DSI.

Keputusan berikutnya ditunggu sebelum 2027

Untuk saat ini, pemerintah belum mengumumkan perubahan daftar komoditas ataupun rincian baru mengenai cara kerja DSI. Fokus yang dinyatakan Budi masih pada pemeriksaan kesiapan sistem dan keamanan operasional. Hasil evaluasi selama masa transisi akan menjadi perhatian menjelang batas penerapan penuh pada 1 Januari 2027.

Di sisi lain, instruksi pengiriman langsung dari Bahlil menempatkan pencatatan perdagangan dan jalur pengiriman sebagai pokok pembahasan tersendiri. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan setiap ketentuan berjalan sesuai cakupannya, sementara perkembangan kesiapan DSI masih ditinjau hingga masa transisi berakhir.

Berandara