JAKARTA — Denny Indrayana membantah gugatan terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai upaya menurunkan reputasi politik. Menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Denny justru menilai Gibran sejak awal belum layak menjadi wakil presiden dan mempertanyakan kelayakannya saat menjabat Wali Kota Solo.
Pernyataan itu disampaikan Denny melalui video di kanal YouTube-nya pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah putra sulungnya kembali ramai karena ditunggangi operasi politik dan pihak yang ia sebut sebagai “penumpang gelap”.
“Untuk Saudara Gibran, tanpa di-downgrade sekalipun memang reputasinya masih belum layak,” kata Denny. Ia menambahkan, menurut pandangannya, Gibran seharusnya tidak dipasangkan sebagai wakil presiden. Kelayakannya menjadi wali kota pun, kata dia, masih perlu dipertanyakan.
Denny menilai Jokowi melakukan cawe-cawe politik
Denny menolak anggapan bahwa gugatan yang ia ajukan merupakan operasi politik untuk merusak reputasi Jokowi dan Gibran. Ia mengatakan persoalan ijazah tersebut telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan mengajak pihak-pihak terkait menguji argumen dengan bukti, saksi, serta ahli dalam persidangan terbuka.
Dengan persidangan terbuka, menurut Denny, publik dapat melihat dan menilai fakta-fakta yang disampaikan. Ia lalu membalik tudingan Jokowi: operasi politik yang ia persoalkan justru campur tangan Jokowi dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
“Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024,” ujar Denny.
Denny berpendapat, sejumlah aturan pencalonan berubah dengan ketentuan yang dinilainya sesuai dengan kondisi Gibran. Ia menyoroti aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta persyaratan pendidikan yang menjadi perdebatan dalam polemik dokumen pencalonan.
Ia juga mengaitkan perubahan tersebut dengan kepemimpinan Jokowi. Menurut Denny, perjalanan politik Jokowi telah menggeser politik kebangsaan dan kenegaraan menjadi politik partisan serta politik kekeluargaan. Ia mengaku pernah memilih Jokowi pada Pilpres 2014, tetapi menilai reputasi kepresidenan Jokowi kemudian dirusak oleh tindakan Jokowi sendiri.
Putusan MK dan aturan pendidikan jadi sorotan
Salah satu hal yang disorot Denny adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Sebelum putusan tersebut, syarat usia minimal ditetapkan 40 tahun. Setelah perubahan, seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Denny menilai perubahan itu memungkinkan Gibran, yang saat itu belum berusia 40 tahun, maju sebagai calon wakil presiden.
Denny turut menyinggung Anwar Usman, Ketua MK saat putusan tersebut dibacakan, yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman Gibran. Ia menyebut perubahan syarat usia itu sebagai aturan yang “di-Gibran-kan”. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Denny atas putusan dan proses pencalonan, bukan kesimpulan hukum yang ditetapkan dalam materi sumber.
Persyaratan pendidikan juga menjadi bagian dari kritiknya. Denny menyoroti Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Ketentuan itu menjadi sorotan setelah muncul persoalan mengenai dokumen ijazah setara SMA dalam berkas pencalonan Gibran pada Pemilu 2024. Denny menyebut pasal tersebut terindikasi sebagai “pasal selundupan” yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran. Ia menilai perubahan aturan usia dan ketentuan pendidikan telah merusak kejujuran serta keadilan pemilu.
Jokowi sebut polemik ijazah ditunggangi
Jokowi menyampaikan pandangannya saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat, 16 Oktober 2026. Ia mengatakan isu ijazah Gibran kembali ramai karena ada operasi politik dan pihak lain yang menungganginya.
Jokowi juga menyebut operasi itu bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran. Ketika ditanya siapa yang menjadi sasaran, ia menyatakan keduanya berpotensi terkena dampak, meski mengaku tidak terlalu mempersoalkan tudingan yang diarahkan kepada keluarganya.
Menanggapi itu, Denny meminta Jokowi kembali menunjukkan sikap kenegarawanan dengan memberi masukan kepada Gibran agar mundur dari jabatan wakil presiden. Ia menyebut pengunduran diri sebagai langkah bijak untuk mencegah kerusakan lebih jauh terhadap politik Indonesia. Perdebatan ini selanjutnya akan bergantung pada proses hukum dan bukti yang diuji di persidangan, sementara tudingan kedua pihak tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah diputuskan secara hukum.
