Sejumlah perusahaan asing diduga menjalankan kegiatan pertambangan di area yang memiliki izin perkebunan kelapa sawit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang memeriksa dugaan tersebut.

Pemeriksaan dilakukan setelah Bahlil menggelar rapat dengan tim penegakan hukum (Gakkum) dan unit internal Kementerian ESDM. Ia meminta Direktorat Jenderal Gakkum serta tim kementerian memantau kebun sawit yang dicurigai menjadi lokasi kegiatan tambang. Informasi itu disampaikan Bahlil di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

“Kami juga telah melakukan rapat dengan tim Gakkum dan tim internal di ESDM untuk akan melakukan monitoring pemeriksaan terhadap kebun-kebun yang juga melakukan usaha pertambangan yang ditengarai itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing,” kata Bahlil, seperti dikutip detikFinance dan VIVA.co.id.

Pemeriksaan berangkat dari dugaan pelanggaran izin

Pokok yang hendak ditelusuri pemerintah adalah kesesuaian kegiatan perusahaan dengan izin yang dimiliki. Bahlil menegaskan, izin untuk usaha perkebunan sawit tidak dapat dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha lain. Ia juga mengingatkan bahwa izin pertambangan tidak semestinya digunakan untuk kegiatan di luar peruntukannya.

Dengan demikian, pemantauan yang diminta Bahlil bukan sekadar memastikan ada atau tidaknya aktivitas di lahan perkebunan. Tim juga perlu memeriksa dasar izin perusahaan dan membandingkannya dengan kegiatan yang berlangsung. Namun, laporan yang tersedia belum menjelaskan bagaimana pemeriksaan itu akan dilakukan di lapangan ataupun kapan hasilnya akan diumumkan.

Bahlil mengatakan telah meminta laporan dari Direktur Jenderal Gakkum ESDM. Menurut dia, terdapat beberapa perusahaan yang sedang dilaporkan dan didalami karena berpotensi melakukan kegiatan di luar izin yang diterbitkan. Keterangan tersebut belum menyebut jumlah pasti perusahaan, nama badan usaha, ataupun lokasi perkebunan yang tengah diperiksa.

Belum ada nama perusahaan dan lokasi yang disebut

Informasi mengenai dugaan itu masih terbatas pada keterangan bahwa sejumlah perusahaan asing menjadi perhatian tim ESDM. Belum ada rincian mengenai komoditas yang ditambang, luas lahan, maupun kapan kegiatan tersebut diduga berlangsung. Bahlil juga belum menyampaikan kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran.

Perbedaan antara dugaan dan temuan akhir penting dalam membaca perkembangan kasus ini. Perusahaan disebut sedang dilaporkan atau menjalani pendalaman, sementara tim kementerian baru diperintahkan melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Status tersebut berarti belum tersedia hasil pemeriksaan yang dapat menjelaskan perusahaan mana yang terlibat atau tindakan apa yang akan dikenakan.

VIVA.co.id melaporkan bahwa keterangan Bahlil disampaikan setelah rapat jajaran ESDM dengan tim Gakkum dan unit internal. detikFinance juga memberitakan adanya instruksi untuk memeriksa kebun sawit yang diduga menjadi lokasi pertambangan. Kedua laporan itu tidak memuat rincian identitas perusahaan maupun wilayah yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Bagi perusahaan, batas izin menjadi inti persoalan yang sedang ditelusuri. Bahlil mengingatkan bahwa kegiatan usaha harus mengikuti izin yang diterbitkan pemerintah. Pernyataan itu menempatkan pemeriksaan pada dua hal: apakah aktivitas tambang benar terjadi di area perkebunan sawit dan apakah pelakunya memiliki izin yang sesuai. Kedua hal tersebut masih perlu dipastikan oleh tim Gakkum dan unit internal ESDM.

Langkah berikutnya adalah pemantauan serta pendalaman laporan yang telah diterima Direktorat Jenderal Gakkum. Pemerintah belum mengumumkan jadwal penyelesaian pemeriksaan atau hasil yang akan disampaikan. Hingga keterangan Bahlil pada 26 Oktober 2026, belum ada perusahaan yang disebut secara terbuka sebagai pihak yang terbukti menjalankan tambang tanpa izin yang sesuai.

Berandara