Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyerukan masyarakat Indonesia menggunakan daya beli dan keputusan investasi untuk menekan Israel agar mengakhiri pendudukan di Palestina. Seruan itu ia sampaikan dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Albanese, upaya membela hak-hak rakyat Palestina tidak cukup mengandalkan diplomasi maupun pernyataan politik. Pilihan konsumsi sehari-hari, boikot, dan investasi etis juga dapat menjadi cara untuk menekan sistem ekonomi yang dinilai menopang pendudukan.
“Indonesia punya 250 juta warga. Kalau 10 persen saja menggunakan kekuatan boikotnya, itu sudah sangat berarti,” kata Albanese dalam acara yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia. Sekitar 800 orang menghadiri diskusi tersebut.
Boikot bisa dimulai dari pilihan sehari-hari
Albanese mendorong masyarakat mengenali perusahaan, industri, dan lembaga riset yang memperoleh keuntungan dari pendudukan Israel, lalu menggunakan daya beli untuk menuntut perubahan. Ia menyebut Airbnb, Coca-Cola, dan Zara sebagai contoh pilihan konsumen yang dapat dipertimbangkan dalam aksi boikot.
Namun, ia tidak meminta semua orang memboikot seluruh produk sekaligus. Menurut Albanese, tindakan yang dipilih secara konsisten dan dilakukan bersama-sama lebih penting daripada daftar panjang yang sulit dijalankan.
“Bukan soal semua orang harus memboikot semua produk sekaligus, tapi pilih tindakan yang dapat dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Pilih satu, pilih sesuatu,” kata Albanese.
Ia juga menyarankan masyarakat merujuk daftar boikot yang diterbitkan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Indonesia. Albanese mencontohkan, warga dapat memeriksa keterlibatan perusahaan di sektor perbankan, makanan dan minuman, atau fesyen, kemudian memilih satu hingga tiga entitas untuk dihindari.
Contoh yang disampaikan Albanese merupakan seruan dalam diskusi tersebut. BDS sendiri adalah gerakan yang dipimpin masyarakat sipil Palestina dan mendorong boikot, divestasi saham, serta sanksi ekonomi untuk menekan Israel. Gerakan itu mengampanyekan penghentian hubungan ekonomi yang dinilai memfasilitasi pendudukan dan pelanggaran hak-hak Palestina.
Albanese soroti peran investasi etis
Albanese menilai persoalan ini lebih luas daripada keputusan membeli atau tidak membeli suatu barang. Ia mengajak masyarakat melihat bagaimana modal dan kegiatan ekonomi global bekerja, termasuk ke mana uang yang ditempatkan dalam perusahaan maupun instrumen investasi mengalir.
Ia menyebut investasi etis sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh: memastikan dana tidak mendukung kegiatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. “Kita harus mengendalikan kekuatan kapitalisme. Kita harus menyadari kita adalah bagian dari ekonomi global di mana sebagian kecil orang yang mengendalikan kegiatan ekonomi dunia,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Albanese memuji sikap historis Indonesia yang menurutnya konsisten melawan penindasan terhadap Palestina. Ia membandingkannya dengan Italia, negara asalnya, yang menurut dia memiliki pemerintah dengan sikap berbeda.
Seruan tersebut muncul di tengah besarnya korban konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel di Jalur Gaza. Mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 74.000 orang hingga pertengahan Oktober 2026. Lebih dari 175.000 orang dilaporkan terluka.
RUU Boikot Israel tengah diperjuangkan
Diskusi itu juga menyinggung upaya sekelompok pegiat hak asasi manusia Indonesia untuk mendorong rancangan undang-undang tentang boikot Israel masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU tersebut, menurut informasi yang disampaikan dalam forum, menyasar hubungan ekonomi serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Israel.
Dalam pembahasan itu, hubungan ekonomi dengan Israel dikaitkan dengan kebutuhan sejumlah negara untuk memperoleh produk senjata dan alat mata-mata canggih. Meski demikian, bahan yang disampaikan dalam diskusi tidak merinci tahapan legislasi maupun isi lengkap rancangan tersebut.
Seruan Albanese menempatkan konsumen dan investor sebagai bagian dari percakapan yang selama ini banyak berlangsung di ranah diplomasi. Bagi warga yang ingin mengambil tindakan, ia menyarankan langkah terukur dan konsisten—seraya mendorong publik memeriksa informasi tentang perusahaan yang menjadi sasaran kampanye sebelum menentukan pilihan.
