Sebanyak 72 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tidak masuk dalam usulan perpanjangan masa kerja setelah setahun bertugas. Mereka merupakan bagian dari 2.824 pegawai yang diangkat pada formasi 2025. Pemkab Batang mengajukan 2.752 orang untuk melanjutkan masa pengabdian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang, Dwi Riyanto, mengatakan keputusan perpanjangan mengacu pada evaluasi dan kualifikasi yang berlaku. Faktor yang dinilai meliputi kelengkapan administrasi, capaian kinerja bulanan, serta kebutuhan organisasi tempat pegawai bertugas.

Menurut Dwi, berkurangnya jumlah pegawai tidak semata-mata disebabkan hasil evaluasi kinerja. Ada sejumlah pegawai yang keluar dari daftar usulan perpanjangan karena alasan lain, dengan pengunduran diri menjadi penyebab terbanyak.

Pengunduran diri menjadi alasan terbanyak

Dari kelompok yang tidak diusulkan melanjutkan masa kerja, 42 orang disebut mengundurkan diri. Sebanyak 13 orang meninggal dunia, sementara 12 orang mencapai batas usia pensiun. Dua pegawai lainnya dinyatakan lulus seleksi PPPK penuh waktu dan dua orang diberhentikan karena pelanggaran disiplin.

Rincian tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh pegawai yang tak melanjutkan kontrak diberhentikan karena penilaian kinerja. Sebagian berhenti karena perubahan status, seperti kelulusan menjadi PPPK penuh waktu, atau karena faktor personal dan batas usia pensiun.

Namun, jumlah pada rincian yang disampaikan—42, 13, 12, dua, dan dua orang—mencapai 71 orang. Angka itu berbeda satu orang dari total 72 PPPK paruh waktu yang disebut tidak mendapatkan perpanjangan. Keterangan yang tersedia tidak menjelaskan penyebab selisih tersebut.

Perpanjangan didasarkan pada evaluasi dan kebutuhan

Dwi menjelaskan, proses perpanjangan mempertimbangkan beberapa unsur sekaligus. Pemenuhan syarat administrasi menjadi salah satu bagian penilaian, disusul capaian kinerja yang dipantau setiap bulan dan kebutuhan organisasi terhadap pegawai di unit masing-masing.

“Perpanjangan PPPK Paruh Waktu mengacu pada kriteria tertentu. Penilaian mencakup pemenuhan syarat administrasi, capaian kinerja bulanan hingga tingkat kebutuhan organisasi tempat pegawai tersebut bertugas,” kata Dwi di Batang, Selasa (6/10).

Pernyataan itu menempatkan keputusan perpanjangan dalam kerangka evaluasi, bukan sekadar masa kerja yang telah dijalani. Dengan demikian, status sebagai PPPK paruh waktu selama satu tahun tidak dengan sendirinya menjamin kontrak akan berlanjut; pegawai tetap dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan kebutuhan tempat kerja.

Di sisi lain, jumlah yang diajukan untuk melanjutkan masa pengabdian mencapai 2.752 orang dari total 2.824 pegawai yang diangkat pada 2025. Angka tersebut merupakan usulan perpanjangan sebagaimana disampaikan BKPSDM, bukan keterangan bahwa seluruh proses administrasi perpanjangan telah selesai.

Nasib 2.752 pegawai menanti tindak lanjut

Data yang disampaikan Pemkab Batang memberi gambaran bahwa alasan berakhirnya masa kerja beragam, dengan pengunduran diri menempati porsi terbesar di antara kategori yang dirinci. Sementara itu, evaluasi administrasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi menjadi acuan bagi pegawai yang masuk dalam proses pengajuan perpanjangan.

Ke depan, kejelasan hasil pengajuan bagi 2.752 PPPK paruh waktu serta penjelasan mengenai selisih satu orang dalam rincian pemberhentian akan melengkapi informasi bagi para pegawai. Bagi mereka yang menjalani skema kerja ini, memahami kriteria evaluasi dan memastikan persyaratan administrasi terpenuhi menjadi bagian penting dalam menunggu keputusan masa kerja berikutnya.

Berandara