Status pembebasan bersyarat Indra Kesuma alias Indra Kenz terancam dicabut setelah namanya dikaitkan dengan penyediaan fasilitas di klaster mewah Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan pembebasan bersyarat itu akan dicabut karena proses remisi yang diterima Indra dinilai bermasalah.

Indra telah keluar dari Lapas Cibinong dan mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. Namun, sejauh ini belum ada penjelasan resmi mengenai kapan ia akan kembali ke lembaga pemasyarakatan atau bagaimana pelaksanaan pencabutan tersebut.

Agus menyampaikan keputusan itu di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2026. “Ya, kita cabut (pembebasan bersyaratnya). Karena ada proses remisinya yang tidak benar,” kata Agus.

Nama Indra Kenz muncul dalam temuan fasilitas lapas

Sebelum pernyataan Agus, pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan rekomendasi pencabutan pembebasan bersyarat Indra telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rekomendasi itu berkaitan dengan temuan fasilitas di area Lapas Cibinong yang disebut berubah fungsi menjadi guest house.

Menurut Rudi, bangunan tersebut sebelumnya merupakan kantor yang digunakan sebagai gudang serta sarana asimilasi dan edukasi. Area itu kemudian dijadikan tempat menerima kunjungan warga binaan. Rudi menyebut sumber dana pengadaan fasilitas berasal dari warga binaan, termasuk Indra.

“Sumber dananya juga dari warga binaan dan digunakan untuk menerima kunjungan,” ujar Rudi.

Rudi belum merinci barang-barang yang disiapkan Indra. Ia juga menyebut adanya tiga kontainer yang tercatat sebagai barang milik negara, tetapi isi kontainer itu disebut diadakan oleh warga binaan. Nama Indra menjadi salah satu yang disebut dalam temuan tersebut.

Keterangan kementerian itu belum memerinci bentuk keterlibatan setiap warga binaan maupun jenis fasilitas yang disediakan. Temuan tersebut, kata Rudi, menjadi bahan evaluasi terhadap status pembebasan bersyarat Indra. Karena itu, keterlibatan Indra dalam pengadaan fasilitas tidak serta-merta menjelaskan sendiri seluruh proses dan keputusan administratif yang kini sedang ditinjau.

Proses remisi Indra Kenz ikut dievaluasi

Persoalan fasilitas di lapas berjalan beriringan dengan pemeriksaan atas pemberian remisi kepada Indra. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat menyatakan akan mengevaluasi remisi tersebut untuk memastikan prosesnya sesuai dengan standar operasional prosedur.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ishadi Maja Prayitno, mengatakan Indra masuk penjara pada 2022 dengan vonis 10 tahun. Ia memperoleh hak remisi seperti warga binaan lain, tetapi pemeriksaan diarahkan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Indra divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 10 bulan kurungan dalam perkara penyebaran berita bohong serta tindak pidana pencucian uang terkait Binomo. Selama menjalani pembebasan bersyarat, ia wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan Bogor sekali dalam sebulan dan mengikuti pembimbingan serta pengawasan hingga masa pembebasan bersyaratnya berakhir.

Agus menyatakan pembebasan bersyarat itu dicabut karena proses remisi dinilai tidak benar. Namun, pemerintah belum memaparkan secara terperinci bagian proses remisi yang dianggap bermasalah ataupun langkah lanjutan yang akan ditempuh untuk menjalankan keputusan tersebut.

Korban Binomo berharap Indra segera kembali ditahan

Keputusan pencabutan pembebasan bersyarat disambut baik oleh pihak korban investasi robot trading Binomo. Kuasa hukum korban, Irsan Gusfrianto, mengatakan para korban berharap pembatalan itu segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan Indra ke lembaga pemasyarakatan.

“Para korban berharap agar sesegera mungkin dibatalkan pembebasan bersyaratnya dan secepatnya untuk dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan,” ujar Irsan kepada detikcom, Selasa, 6 Oktober 2026. Ia juga meminta agar remisi yang dinilai tidak semestinya diberikan turut dibatalkan.

Harapan korban tersebut muncul ketika pemerintah masih belum menjelaskan waktu dan mekanisme Indra kembali menjalani sisa hukumannya. Pernyataan Agus memastikan arah kebijakan pencabutan, sedangkan rekomendasi Rudi telah disampaikan kepada Ditjenpas untuk diproses lebih lanjut.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada tindak lanjut Ditjenpas dan hasil evaluasi atas remisi serta temuan fasilitas di Lapas Cibinong. Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar dan tahapan pencabutan secara terbuka agar keputusan terhadap status Indra dapat dipahami, sekaligus menjawab harapan korban agar penanganan perkara berjalan sesuai aturan.

Berandara