Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat alokasi Rp232,8 triliun dalam APBN 2027, sementara anggaran subsidi energi turun menjadi Rp261,5 triliun. Perbedaan arah belanja itu tercantum dalam APBN yang disahkan DPR pada 29 September 2026. Pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai salah satu program dengan dukungan anggaran terbesar, di tengah penyesuaian subsidi energi.

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp232,8 triliun disediakan untuk program pemenuhan gizi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan MBG, sedangkan Rp7,32 triliun digunakan untuk dukungan manajemen BGN.

Besarnya alokasi tersebut membuat BGN menjadi kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar. Porsi program pemenuhan gizi sendiri setara sekitar 5,7 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp4.106,26 triliun.

Anggaran MBG menyasar anak sekolah dan kelompok 3B

Dari total anggaran pemenuhan gizi, sekitar Rp198,9 triliun diarahkan untuk penyediaan dan penyaluran MBG bagi anak sekolah. Adapun Rp33,5 triliun dialokasikan bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

BGN menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 72,4 juta penerima manfaat pada 2027. Sasaran itu terdiri atas 60,5 juta anak sekolah dan 11,8 juta orang dalam kelompok 3B. Angka tersebut menunjukkan cakupan program yang direncanakan melampaui lingkungan sekolah, dengan kelompok ibu dan balita juga masuk dalam penerima manfaat.

Besarnya target penerima membuat pelaksanaan program menjadi bagian penting dari penggunaan anggaran. Dana untuk pemenuhan gizi mencakup kebutuhan penyediaan dan penyaluran makanan, sementara sebagian anggaran BGN lainnya diperuntukkan bagi dukungan manajemen lembaga tersebut.

Dalam komposisi APBN 2027, alokasi MBG dan subsidi energi sama-sama bernilai ratusan triliun rupiah. Namun, keduanya memiliki arah perubahan berbeda: anggaran program pemenuhan gizi mendapat porsi besar, sedangkan subsidi energi turun dibandingkan alokasi sebelumnya.

Subsidi energi berkurang Rp11,44 triliun

Pemerintah dan DPR menyepakati subsidi energi 2027 sebesar Rp261,5 triliun. Nilai itu turun Rp11,44 triliun dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp272,94 triliun, atau berkurang sekitar 4,2 persen.

Penurunan terutama terjadi pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Anggaran untuk dua komponen tersebut ditetapkan Rp131,39 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp143,84 triliun.

Sementara itu, subsidi listrik dipatok Rp130,11 triliun. Dengan komposisi tersebut, total subsidi energi dalam APBN 2027 menjadi Rp261,5 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran pemenuhan gizi nasional sebesar Rp232,8 triliun, subsidi energi masih lebih besar sekitar Rp28,7 triliun.

Karena itu, perubahan anggaran tidak berarti subsidi energi telah berada di bawah anggaran MBG. Yang terlihat dalam APBN 2027 adalah jarak keduanya menyempit: subsidi energi mengalami pemangkasan, sedangkan pemenuhan gizi memperoleh alokasi besar untuk menjalankan program dengan sasaran puluhan juta orang.

Defisit APBN dijaga pada 2,4 persen PDB

Di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pemerintah merancang APBN 2027 dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara ditetapkan Rp4.106,26 triliun, dengan pendapatan negara Rp3.435,10 triliun dan pembiayaan anggaran Rp671,2 triliun.

Pemerintah menyebut kebijakan fiskal tetap ekspansif, tetapi diarahkan untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Dalam kerangka itu, besarnya anggaran MBG berjalan bersamaan dengan penyesuaian sejumlah pos, termasuk subsidi energi. Angka-angka tersebut memperlihatkan pilihan belanja yang disepakati dalam APBN, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemangkasan subsidi secara langsung menjadi sumber dana program MBG.

Perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan anggaran: apakah target penerima manfaat dapat dijangkau sesuai rencana dan bagaimana program dijalankan dengan alokasi yang telah ditetapkan. Kejelasan penggunaan dana dan capaian penyaluran akan menjadi ukuran penting ketika APBN 2027 mulai dijalankan.

Berandara