Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, meminta pedagang segera menurunkan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah, kata dia, dapat mencabut izin usaha hingga membawa pelanggar ke proses pidana.

Peringatan itu disampaikan Amran dalam konferensi pers pada Minggu (8/11/2026). Ia menyasar pedagang semua jenis beras, termasuk yang menjual kategori premium. IDXChannel melaporkan, Amran meminta pelaku usaha menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah sebelum tindakan dijatuhkan.

“Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya,” kata Amran.

HET untuk konsumen, HPP untuk petani

Amran menjelaskan, HET dan harga pembelian pemerintah (HPP) memiliki sasaran berbeda. HET menjadi batas harga jual yang ditetapkan untuk melindungi konsumen, sedangkan HPP digunakan untuk menjaga kesejahteraan petani melalui pengaturan harga pembelian hasil produksi.

Keduanya, menurut Amran, perlu ditaati agar perdagangan beras tidak memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga sesuka hati. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa aturan berlaku juga bagi beras premium, bukan hanya jenis beras lain.

Penjelasan tersebut menempatkan pengendalian harga sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan pembeli dan petani. Harga jual yang dibatasi melalui HET dimaksudkan menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sementara HPP menyasar pendapatan petani. Pemerintah meminta pedagang mengikuti ketentuan yang berlaku, bukan menentukan harga di luar batas yang telah ditetapkan.

Amran juga menyebut beras mendapat dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Anggaran itu, ujarnya, ditujukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Ia mengingatkan agar dukungan tersebut tidak dimanfaatkan pedagang untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.

Besaran HET untuk masing-masing jenis atau wilayah tidak dijabarkan dalam keterangan yang diberitakan IDXChannel. Karena itu, inti peringatan pemerintah adalah kewajiban pedagang mematuhi regulasi harga yang berlaku dan segera menyesuaikan harga jika berada di atas batas tersebut.

Sanksi dapat berupa pidana dan denda

Ancaman yang disampaikan Amran tidak berhenti pada pencabutan izin. Ia menyebut pelanggar dapat dikenai pidana maksimal tujuh tahun serta denda hingga Rp1,5 miliar. Rincian itu disampaikan sebagai konsekuensi bagi pedagang yang tetap menjual beras di atas HET.

“Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar,” ujar Amran.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuka kemungkinan tindakan administratif maupun hukum. Namun, dalam keterangan yang tersedia, Amran tidak merinci mekanisme pemeriksaan, lembaga yang menangani setiap perkara, ataupun tahapan sebelum pencabutan izin dilakukan. Ia meminta pedagang lebih dulu menurunkan harga sesuai aturan.

Ancaman sanksi itu juga disampaikan dalam konteks pangan yang disebut Amran sebagai kebutuhan strategis masyarakat. Ia meminta pengusaha di sektor pangan menghentikan praktik yang merugikan pembeli. Seruan itu ditujukan bukan hanya kepada pedagang kecil, tetapi juga pengusaha menengah dan besar.

Peringatan ditujukan kepada seluruh pelaku pangan

Amran menekankan bahwa perdagangan pangan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak mengabaikan ketentuan harga dan tidak memperlakukan komoditas tersebut sebagai ruang untuk mengambil keuntungan semaunya.

Permintaan yang disampaikan pemerintah saat ini adalah agar pedagang yang menjual di atas HET segera melakukan penyesuaian. Bagi mereka yang tetap melanggar, Amran menyebut pencabutan izin, pidana maksimal tujuh tahun, dan denda Rp1,5 miliar sebagai risiko yang dapat dihadapi.

Dengan demikian, langkah berikutnya berada pada pedagang yang diminta memeriksa dan menyesuaikan harga jualnya. Amran memperingatkan bahwa kepatuhan terhadap HET dan HPP diperlukan untuk menjaga tujuan perlindungan konsumen serta kesejahteraan petani.

Berandara