Recep Tayyip Erdogan termasuk sasaran penyadapan ilegal oleh polisi di Turki ketika menjabat perdana menteri. Kasus yang mencuat pada 2014 itu menambah daftar pemimpin dunia yang komunikasinya pernah dipantau, dari Angela Merkel di Jerman hingga Presiden Perancis Emmanuel Macron.
Pola kasusnya berbeda-beda. Ada penyadapan yang dilakukan aparat di dalam negeri, ada pula operasi lintas negara dengan perangkat yang menyusup ke ponsel. Namun, sasaran penting tidak selalu mengetahui bahwa percakapan dan data mereka sedang diakses pihak lain.
Ratusan polisi Turki ditangkap
Pada Juli 2014, otoritas Turki menangkap 114 polisi atas dugaan menyadap ribuan orang secara ilegal. Erdogan, yang saat itu menjadi perdana menteri, disebut termasuk sasaran. Penangkapan berlanjut; hingga 2015, lebih dari 200 polisi telah ditahan dalam kasus tersebut, menurut laporan Kompas.id.
Penyelidikan tidak hanya menyasar polisi. Sejumlah tentara, jaksa, hakim, dan birokrat juga ditangkap. Mereka dituduh melakukan penyadapan dan merancang kudeta. Pemerintah Turki mengaitkan para tersangka dengan Fethullah Gulen, tokoh politik yang tinggal di Amerika Serikat. Gulen membantah tuduhan Ankara.
Kasus Erdogan memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pejabat dapat berlangsung melalui jaringan aparat sendiri. Tuduhan dalam perkara itu juga meluas dari penyadapan ke dugaan upaya menggulingkan pemerintah. Dengan banyaknya profesi yang terseret, perkara tersebut berkembang jauh melampaui pelanggaran privasi ponsel.
Merkel dan Macron masuk dalam kasus berbeda
Di Jerman, mantan Kanselir Angela Merkel disadap Amerika Serikat dengan bantuan Denmark. Operasi itu berlangsung pada 2002 hingga 2013, ketika Merkel belum menjadi kanselir selama sebagian periode tersebut. Praktik itu terungkap setelah Edward Snowden, mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS, membuka informasi mengenai operasi penyadapan Amerika.
Merkel menyampaikan keberatan kepada Presiden AS Barack Obama. “Memata-matai teman adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima,” katanya. Obama meminta maaf, tetapi pengungkapan tersebut memicu krisis diplomatik antara Berlin dan Washington. Jerman kemudian mengusir kepala CIA di negara itu.
Kasus yang lebih luas terungkap pada 2021, saat perangkat lunak Pegasus menjadi perhatian publik. Produk perusahaan Israel, NSO, itu dikaitkan dengan daftar sasaran yang mencakup 14 kepala negara dan pemerintahan. Di antara nama yang disebut terdapat Macron dan Raja Maroko Muhammad VI. Puluhan ribu orang juga dilaporkan masuk daftar sasaran.
NSO membantah bahwa para pemimpin tersebut tercatat sebagai sasaran resmi. Perusahaan itu menyatakan nama mereka berada dalam daftar tidak resmi. Menurut laporan Kompas.id yang merujuk sejumlah kantor berita, tidak pernah dipastikan siapa pihak yang menargetkan para pemimpin tersebut. Ekspor produk NSO harus mendapat persetujuan Kementerian Pertahanan Israel.
Pegasus dapat bekerja melalui serangan tanpa klik. Artinya, perangkat lunak bisa masuk tanpa pengguna menekan tautan atau melakukan tindakan tertentu. Setelah ponsel terjangkit, percakapan, pesan, dan data di dalamnya berpotensi diakses dari jarak jauh. Pengguna mungkin tidak menyadari perangkatnya telah disusupi.
Jejak penyadapan sampai ke Vatikan
Operasi terhadap tokoh penting bukan hal baru. Pada masa Perang Dingin, badan intelijen Uni Soviet, KGB, memasang perangkat penyadap di apartemen Kardinal Agostino Casaroli, Menteri Luar Negeri Vatikan. Pengungkapan kasus itu diberitakan media Italia La Repubblica pada 1998, dengan merujuk dokumen badan intelijen Italia.
Menurut laporan tersebut, perangkat dipasang secara rahasia oleh seorang perempuan asal Cekoslowakia yang menikah dengan saudara Casaroli. Penyadapan itu ditujukan untuk mencari bahan yang dapat merusak nama Gereja Katolik dan memprovokasi Paus. Informasi mengenai kesehatan Paus juga disebut bisa menjadi sasaran pemantauan.
Dari aparat Turki hingga operasi intelijen antarnegara, perkara-perkara itu menunjukkan betapa beragamnya cara pemantauan dilakukan. Dalam kasus Pegasus, laporan yang tersedia belum mengungkap pihak yang memilih para pemimpin sebagai sasaran. Sementara itu, NSO tetap membantah bahwa mereka tercantum dalam daftar resmi.
