Usulan insentif untuk mobil hybrid berpotensi mengerek penjualan kendaraan sekaligus menambah aktivitas di sektor otomotif. Namun, dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah juga menjadi pertimbangan, sehingga bentuk insentif yang dibahas tidak harus berupa pembebasan pajak sepenuhnya.

Kementerian Perindustrian mengusulkan dukungan fiskal maupun nonfiskal untuk kendaraan hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV). Menurut laporan detikOto, besaran fasilitas bagi jenis kendaraan tersebut tidak harus disamakan dengan insentif untuk mobil listrik berbasis baterai atau BEV.

Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, mengatakan pembahasan insentif untuk sejumlah teknologi kendaraan itu telah dilakukan bersama Menteri Perindustrian Sarmuji. Perkiraan dampak yang disampaikannya mencakup penjualan, tenaga kerja, dan pendapatan pemerintah.

Target penjualan bisa terdorong

Gaikindo memasang sasaran penjualan mobil sebanyak 850.000 unit tahun ini. Jongkie menilai angka tersebut berpeluang meningkat apabila insentif diberikan, termasuk untuk mobil hybrid dan BEV. Dalam perkiraannya, penjualan dapat mendekati 900.000 unit.

Angka itu masih berupa harapan, bukan proyeksi resmi pemerintah ataupun hasil penjualan yang sudah tercapai. Jongkie juga menyebut industri berharap pasar kembali menembus satu juta unit, level yang menurutnya sudah lama belum diraih. Ia menggambarkan kondisi penjualan saat ini sebagai jebakan di kisaran satu juta unit.

Insentif, dalam pandangan Gaikindo, dapat menjadi salah satu pemicu tambahan bagi pasar. Namun, bahan pembahasan yang dilaporkan belum mencantumkan rincian skema, nilai fasilitas, atau persyaratan penerimanya. Karena itu, besarnya pengaruh kebijakan terhadap keputusan pembelian belum dapat dipastikan.

Efeknya menjalar ke rantai otomotif

Alasan lain yang disampaikan Jongkie adalah luasnya jaringan usaha yang bergantung pada industri kendaraan. Ia memperkirakan sekitar 1,5 juta orang bekerja di berbagai bagian ekosistem otomotif, mulai dari pabrik kendaraan dan komponen hingga perusahaan pembiayaan, asuransi, dealer, tenaga penjualan, serta bengkel.

Jika penjualan bertambah, kegiatan di sejumlah bagian tersebut berpotensi ikut meningkat. Kebutuhan produksi dan layanan purnajual, misalnya, berkaitan dengan banyak jenis usaha yang menopang penjualan kendaraan. Bagi pekerja dan perusahaan di rantai ini, perubahan pasar tidak berhenti pada angka mobil yang keluar dari dealer.

Meski begitu, jumlah tenaga kerja yang disebut Jongkie merupakan gambaran cakupan sektor, bukan hitungan pekerjaan baru yang otomatis tercipta akibat insentif. Ia mengaitkan kenaikan penjualan dengan kemungkinan terbukanya lebih banyak kesempatan kerja, tetapi realisasinya akan bergantung pada pertumbuhan pasar dan aktivitas usaha.

Pajak daerah ikut menjadi pertimbangan

Jongkie juga mengingatkan bahwa kendaraan yang terjual menyumbang penerimaan melalui sejumlah pungutan untuk pemerintah pusat maupun daerah. Ia menilai insentif tidak perlu berarti seluruh pajak dihapus. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan penerimaan dari kendaraan yang beroperasi di wilayahnya.

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi contoh sumber pendapatan daerah yang ia sebut. Jika fasilitas diberikan dengan tetap menyisakan pungutan, pemerintah masih memperoleh pemasukan, sementara industri mendapatkan dukungan untuk mendorong pasar.

Pertimbangan tersebut membuat rancangan insentif perlu menimbang dua sasaran: mendorong penjualan dan menjaga penerimaan negara maupun daerah. Bentuk dukungan nonfiskal juga masuk dalam usulan Kemenperin, meski rincian langkahnya belum dijelaskan dalam laporan yang tersedia.

ANTARA melaporkan Menteri Perindustrian mengkaji insentif hybrid dan menargetkan pengajuannya pada tahun ini. Sampai skema dan besarannya ditetapkan, dampak terhadap penjualan, kesempatan kerja, serta pendapatan pajak masih berupa perkiraan yang disampaikan pelaku industri.

Berandara