Lebih dari separuh BUMN yang dikelola Danantara dilaporkan merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp 20 triliun setiap tahun. Pada saat yang sama, 97 persen dividen yang diterima lembaga tersebut bersumber dari hanya delapan perusahaan. Ketimpangan itu menjadi salah satu alasan Danantara menata ulang portofolio BUMN.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyampaikan data tersebut dalam Danantara TIIF 26 di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026). Seperti dilaporkan detikFinance, ia menyebut ada 1.074 BUMN di bawah pengelolaan Danantara dan 52 persen di antaranya mengalami kerugian. Nilai kerugian tahunan itu setara sekitar 1,5 miliar dollar AS.

Angka tersebut memperlihatkan persoalan yang dihadapi Danantara bukan semata jumlah perusahaan. Kontribusi dividen terkonsentrasi pada sebagian kecil BUMN, sementara banyak perusahaan lainnya tercatat merugi. Dony menyebut konsolidasi dan restrukturisasi sebagai bagian dari upaya mengatasi keadaan itu.

Dividen bertumpu pada delapan perusahaan

Dalam pemaparannya, Dony membandingkan pengelolaan 1.074 perusahaan dengan fokus pada delapan perusahaan penyumbang utama dividen. Ia menilai pengelolaan yang lebih sederhana berpeluang meningkatkan dividen, terutama karena sebagian besar penerimaan tersebut saat ini berasal dari kelompok kecil perusahaan.

“97% dividen kami hanya berasal dari delapan perusahaan,” kata Dony.

Pernyataan itu tidak disertai daftar nama delapan perusahaan dalam laporan detikFinance. Karena itu, belum ada rincian mengenai perusahaan mana yang menjadi penyumbang dividen terbesar atau bagaimana kontribusi masing-masing perusahaan. Dony juga tidak memaparkan bentuk konsolidasi yang akan diterapkan pada setiap BUMN.

Data yang disampaikan memberi gambaran tentang perbedaan kinerja di dalam portofolio Danantara. Sebagian perusahaan menghasilkan dividen, sedangkan banyak lainnya justru menambah beban kerugian. Namun, angka tersebut sendiri belum menjelaskan penyebab kerugian pada tiap perusahaan maupun apakah seluruh perusahaan yang merugi memiliki kondisi yang sama.

Bagi Danantara, pembenahan berarti mengelola dua sisi persoalan sekaligus: menjaga sumber penerimaan dari perusahaan yang menghasilkan dividen dan menangani perusahaan yang mencatat kerugian. Dony mengaitkan kondisi tersebut dengan agenda konsolidasi serta restrukturisasi. Rincian sasaran, tahapan, dan perusahaan yang akan terdampak belum dijelaskan dalam laporan tersebut.

Transaksi berlapis menambah beban

Kerugian tahunan BUMN bukan satu-satunya angka yang disampaikan Dony. Ia juga memperkirakan inefisiensi dari transaksi berlapis antarperusahaan mencapai 2 miliar dollar AS per tahun. Dengan menggabungkan potensi penghematan dari penanganan perusahaan merugi dan inefisiensi, Dony menyebut nilai yang mungkin dihemat dapat mencapai 3,5 miliar dollar AS setiap tahun.

Angka 3,5 miliar dollar AS itu merupakan perkiraan penghematan yang disampaikan Dony, bukan laporan bahwa dana sebesar itu sudah berhasil dihemat. Ia mengaitkannya dengan kemungkinan menutup perusahaan yang merugi serta menimbulkan inefisiensi. Belum ada keterangan perusahaan mana yang masuk dalam kategori tersebut atau kapan keputusan penutupan dapat diambil.

Perbedaan antara potensi dan realisasi menjadi penting dalam membaca rencana restrukturisasi. Data yang tersedia menjelaskan besarnya masalah dan perkiraan ruang penghematan, tetapi belum memuat rancangan pelaksanaan. Termasuk di dalamnya, belum dijelaskan bagaimana proses evaluasi dilakukan sebelum sebuah perusahaan dikonsolidasikan atau ditutup.

Dalam hitungan Dony, penghematan dari dua sumber itu dapat menjadi alasan ekonomi untuk merampingkan pengelolaan. Namun, realisasi nilai tersebut akan bergantung pada langkah yang benar-benar ditempuh Danantara. Laporan detikFinance tidak menyebut target penghematan per tahun yang sudah ditetapkan ataupun jadwal pencapaiannya.

Ribuan kewajiban dan ratusan perkara

Danantara juga menghadapi persoalan kewajiban keuangan antarperusahaan yang menumpuk dan dinilai belum tertata. Dony menyebut terdapat lebih dari 1.000 kewajiban antarperusahaan. Dalam skema semacam ini, satu perusahaan dapat memiliki tagihan atau klaim terhadap perusahaan lain di lingkungan BUMN.

Selain kewajiban tersebut, ia mengungkapkan adanya lebih dari 500 kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan Danantara. Salah satu contoh yang disebut ialah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang menurut Dony memiliki 157 kasus pada saat data dihimpun. Laporan itu tidak merinci jenis perkara maupun status penyelesaiannya.

Besarnya jumlah kewajiban dan kasus memperluas pekerjaan pembenahan di luar penggabungan atau penutupan perusahaan. Danantara juga perlu menghadapi hubungan tagihan di antara entitas dan perkara yang masih tercatat. Meski begitu, rincian mengenai mekanisme penyelesaian maupun pihak yang menangani tiap persoalan belum disampaikan dalam keterangan yang diberitakan.

Dony menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan memperbaiki tata kelola. Keberhasilan Danantara, menurut dia, bergantung pada kemampuan mengelola perusahaan secara lebih efektif. Untuk saat ini, data yang dipaparkan menjadi dasar bagi agenda konsolidasi dan restrukturisasi, sementara rincian perusahaan sasaran serta langkah pelaksanaannya belum diumumkan.

Berandara