Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung masa khidmat 2026–2031 resmi dilantik di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026). Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta pengurus baru memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan ikut menjawab persoalan warga, dari penguatan fungsi masjid hingga penanganan judi daring dan edukasi pengelolaan sampah.
Pelantikan itu bukan sekadar pergantian kepengurusan. Amanah lima tahun ke depan menuntut MUI menjaga marwah organisasi sekaligus menghadirkan pembinaan keagamaan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
Kepengurusan baru MUI Kota Bandung
Dr. KH. Asep Ahmad Fathurrohman, Lc., M.Ag., dipercaya sebagai Ketua Umum MUI Kota Bandung. Ia akan memimpin bersama Prof. Dr. KH. Miftah Farid yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan, Prof. Mohammad Taufiq Rahman, M.A., Ph.D., sebagai Sekretaris Umum, serta Prof. Dr. H. A. Hasan Ridwan, M.Ag., sebagai Bendahara Umum.
Para pengurus berasal dari jajaran Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, komisi, lembaga, dan badan. Susunan tersebut menjadi kerangka kerja organisasi untuk menjalankan pembinaan keagamaan, pelayanan umat, penguatan kelembagaan, serta kemitraan dengan pemerintah dan unsur masyarakat.
Pelantikan berlandaskan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Barat Nomor Kep-598/DP.P-XII/IX/2026 tertanggal 17 September 2026 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Harian MUI Kota Bandung Nomor Kep-002/DP-XII-KB/X/2026 tertanggal 8 Oktober 2026. Kedua keputusan itu dibacakan Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Drs. KH. Jamjam Erawan, M.Ap.
Acara berlangsung dengan rangkaian pembacaan hadoroh, ayat suci Al-Qur’an, surat keputusan, dan pakta integritas. Sambutan wali kota, mauizhah hasanah, serta doa yang dipimpin Prof. Dr. KH. Miftah Farid melengkapi prosesi tersebut.
Kolaborasi ulama dan pemerintah
Dalam sambutannya, Farhan menekankan bahwa hubungan ulama dan umara tidak cukup dijalankan melalui koordinasi kelembagaan. Kolaborasi itu, menurut dia, perlu tampak dalam kerja yang dekat dengan kehidupan warga, termasuk menguatkan fungsi masjid dan mendorong edukasi pemilahan serta pengelolaan sampah di lingkungan rukun warga.
Farhan juga menyoroti perbedaan antara kepemimpinan kepala dan ketua dalam organisasi. Ia menggambarkan kepala sebagai pemegang tanggung jawab tunggal dalam struktur hierarkis, sedangkan ketua bekerja dengan prinsip kolektif-kolegial.
“Dalam terminologi organisasi ada perbedaan kentara antara Ketua dan Kepala. Kepala itu hirarkis, penanggung jawab tunggal. Ada Kepala Dinas, Kepala Daerah, Kepala Negara. Sedangkan Ketua itu kolektif-kolegial,” ujar Farhan.
Penekanan itu menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan tanggung jawab bersama dalam mengelola MUI. Pola tersebut sekaligus membedakan cara kerja organisasi keulamaan dari birokrasi pemerintahan, meski keduanya diharapkan dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat.
Farhan juga meminta ulama aktif ikut menangani persoalan judi daring di Bandung. Pesan itu menempatkan tantangan sosial perkotaan sebagai bagian dari agenda pengabdian MUI, berdampingan dengan pembinaan kehidupan beragama.
Struktur luas, kerja nyata ditunggu
Dalam kepengurusan yang disahkan terdapat 21 komisi dan lima lembaga. Bidang yang tercakup antara lain Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan, Komisi Ekonomi Syariah, Lembaga Seni Kreatif, dan Lembaga Penanggulangan Bencana.
Ragam bidang itu memberi ruang bagi MUI untuk menangani kebutuhan umat melalui jalur yang berbeda. Pembinaan dan fatwa menjadi bagian dari kerja keagamaan, sementara pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan kemanusiaan memberi cakupan lebih luas bagi pelayanan organisasi.
Namun, banyaknya unsur dalam struktur juga menuntut koordinasi yang jelas. Pembagian tanggung jawab dan program yang terukur diperlukan agar komisi serta lembaga tidak berhenti sebagai susunan administratif, melainkan bekerja sesuai bidangnya.
Ujian bagi kepengurusan baru bukan hanya menjalankan agenda internal, tetapi memastikan amanah keulamaan diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan warga. Dengan masa khidmat lima tahun, kolaborasi yang konsisten antara MUI, pemerintah, dan masyarakat akan menentukan seberapa jauh organisasi mampu merespons kebutuhan Kota Bandung.
