Ribuan calon dokter yang telah menuntaskan pendidikan akademik dan profesi belum bisa memperoleh ijazah dokter karena belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Pakar hukum kesehatan Universitas Gadjah Mada, Rimawati, meminta pemerintah merumuskan solusi yang adil bagi mereka tanpa mengabaikan keselamatan pasien.
Para calon dokter yang belum lulus ujian kompetensi nasional itu dikenal sebagai retaker. Mereka telah menjalani pendidikan dan praktik profesi, termasuk masa koas, tetapi belum memenuhi salah satu syarat akhir untuk mendapatkan sertifikat profesi dan menjalankan praktik sebagai dokter.
Dalam sejumlah kasus, para retaker telah melewati rangkaian pendidikan hingga yudisium. Sebagian bahkan sudah mengucapkan sumpah dokter dan menerima surat keterangan lulus. Namun, kelulusan UKMPPD tetap menjadi syarat untuk memperoleh ijazah profesi dokter.
UKMPPD menjadi penentu kompetensi calon dokter
Rimawati menilai persoalan retaker tidak cukup dilihat sebagai urusan administrasi kampus. Ujian kompetensi, menurut dia, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tenaga medis yang melayani masyarakat memenuhi standar kemampuan yang ditetapkan.
Prinsip itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengharuskan tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki kompetensi sebelum menjalankan praktik. Karena itu, pendidikan kedokteran tidak berhenti setelah mahasiswa menuntaskan perkuliahan dan pendidikan profesi.
“Kesehatan ini bagian amanat yang diberikan oleh konstitusi kepada negara untuk menjamin perlindungan, patient safety, keamanan, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Rimawati, Jumat (12/6).
Setelah menyelesaikan tahapan akademik dan profesi, calon dokter harus membuktikan kompetensinya melalui UKMPPD. Dalam perspektif hukum kesehatan, Rimawati mengatakan pemerintah perlu menjaga kepentingan dua pihak sekaligus: calon tenaga medis dan masyarakat yang menerima layanan.
“Pemerintah di sini, dia melindungi dua pihak. Melindungi si tenaganya, calon tenaga tadi, siswa tadi, dan satu kakinya, dia juga melindungi masyarakat,” katanya.
Nasib retaker dan pertimbangan keadilan
Di sisi lain, Rimawati mengingatkan adanya persoalan keadilan ketika calon dokter yang sudah menyelesaikan tahapan pendidikan profesi berisiko kehilangan kesempatan memperoleh gelar karena belum lulus ujian kompetensi dalam batas waktu tertentu. Para retaker telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, dan biaya selama menjalani pendidikan.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan status dan pilihan yang tersedia bagi mereka yang belum berhasil melewati UKMPPD. Kejelasan itu penting agar para calon dokter tidak menghadapi ketidakpastian setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan yang panjang.
“Kalau kita lihat dalam perspektif adil apa tidak, secara hak asasi manusia, kalau langsung di-DO bagi retaker ini, ya nggak adil. Karena dia sudah membayar sampai dia lulus,” tutur Rimawati.
Ia juga mendorong pemerintah mencari jalan keluar bagi mahasiswa kedokteran yang belum lulus ujian. Namun, kebutuhan akan solusi, kata dia, perlu tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan pemenuhan standar kompetensi profesi.
Rimawati menyebut setiap warga negara pada dasarnya berhak menempuh jalur hukum jika merasa haknya dirugikan. Meski begitu, kewajiban lulus ujian kompetensi sebelum memperoleh kewenangan praktik memiliki dasar dalam regulasi kesehatan nasional.
Evaluasi mutu pendidikan kedokteran
Persoalan retaker juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi fakultas kedokteran. Rimawati menegaskan, hasil ujian tidak semestinya dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa karena tingkat kelulusan juga dapat mencerminkan mutu proses pembelajaran dan pembinaan di institusi pendidikan.
Jumlah fakultas kedokteran yang bertambah dalam beberapa tahun terakhir, menurut dia, perlu diimbangi jaminan kualitas kurikulum dan sistem pendidikan. Kebutuhan dokter memang tinggi, tetapi penambahan jumlah lulusan harus berjalan bersama pemastian kompetensi.
“Kita butuh banyak dokter, tapi yang dibutuhkan adalah calon-calon yang memiliki kompetensi,” ujarnya.
Data yang disampaikan UGM menyebut jumlah lulusan dokter mencapai 11.000 hingga 14.000 orang per tahun dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan jumlah lulusan itu, menurut Rimawati, perlu disertai peningkatan kualitas pendidikan.
Tingkat kelulusan UKMPPD dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai proses pendidikan di suatu fakultas. Jika hasilnya rendah, kampus perlu mencari kompetensi yang belum dikuasai mahasiswa dan menyiapkan pendampingan sebelum mereka mengikuti ujian kembali. Transparansi serta akuntabilitas institusi juga penting agar persoalan tidak hanya dipandang sebagai kegagalan individu.
Perumusan kebijakan bagi retaker pada akhirnya perlu mempertemukan dua kebutuhan: kepastian bagi calon dokter yang telah menempuh pendidikan dan jaminan kompetensi bagi pasien. Evaluasi menyeluruh terhadap pendidikan kedokteran dapat menjadi bagian penting dari upaya menjawab keduanya.
